Zero Waste Cities, Mendorong Kembali Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah dari Kawasan

 

Zero Waste Cities. Sebuah konsep pengelolaan sampah dari kawasan, yang mengubah pola kumpul angkut buang menjadi pengurangan sampah melalui proses pemilahan dari rumah tangga. Konsep Zero Waste Cities ini diadopsi dari Filipina.

 

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sumber penghasil sampah paling dominan berasal dari rumah tangga (48%), pasar tradisional (24%), dan kawasan komersial (9%). Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya.

Longsor sampar di Leuwi Gajah tahun 2005. 147 orang di dua desa meningga tertimbun sampah.
(Sumber Foto: The Jakarta Post)

 

Masalah sampah ini memang menjadi PR besar. Tentu masih lekat dalam ingatan, peristiwa longsor TPA Leuwigajah pada tahun 2005. Kejadian tersebut memberi kita pelajaran bahwa sampah bukan sekadar membuang residu, lalu selesai.

 

Selama ini pola pengelolaan sampah di Indonesia:

• Diangkut dan ditimbun di TPA (69%)
• Dikubur (10%)
• Dikompos dan daur ulang (7%)
• Dibakar (5%)
• Dibuang ke sungai (3%)
• Dan sisanya tidak terkelola (7%)

 

Permasalahan sampah sebenarnya sangat komplek. Tapi, tentu saja yang paling sulit ialah mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat tentang cara memperlakukan sampah. Kita tidak bisa menghindar dari sampah, namun kita bisa lebih bijak dalam mengelolanya.

 

Zero Waste Cities sebenarnya merupakan perwujudan nyata dari amanat tata kelola persampahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan tersebut, telah terkandung amanat untuk melakukan pengelolaan sampah secara terdesentralisasi, melalui pemilahan di sumber penghasil sampah. Selain amanat pemilahan, terdapat pula amanat untuk melakukan pengolalaan berkelanjutan pada sampah yang dihasilkan, yang pada program ini termasuk pada upaya pengomposan komunal.

 

Berbicara tentang Zero Waste Cities, program ini memiliki beberapa tahapan kerja yang dikenal dengan sebutan 9 Tahap Zero Waste Cities, diantaranya:

1. Kajian kondisi kelurahan
2. Desain sistem pengelolaan sampah
3. Konsultasi sistem pengelolaan sampah dengan stakeholder kawasan
4. Persiapan sarana pendukung pengelolaan sampah kawasan
5. Pelatihan petugas sampah dan edukasi warga
6. Door to door education
7. Door to door collection dan perbaikan sistem
8. Penerapan penuh sistem pengelolaan sampah
9. Monitoring dan evaluasi

Salah satu aktivitas pengumpulan sampah yang telah dipilah di RW 7 Kel. Lebakgede Bandung
(Sumber Foto: YPBB)

 

Proses pengomposan di RW 7 Lebak Gede Bandung
(Sumber Foto: YPBB)

Melihat kondisi saat ini, sampah semakin terus bertambah sedangkan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pun kian terbatas, maka sudah saatnya Zero Waste Cities diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Sampai saat ini, ada beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan konsep Zero Waste Cities dengan pendampingan Aliansi Zero Waste Cities Indonesia, diantaranya:

1. Kota Cimahi
2. Kota Bandung
3. Kota Denpasar
4. Kabupaten Gresik
5. Kabupaten Bandung
6. Kabupaten Karawang
7. Kabupaten Purwakarta

 

Tentu saja penerapan konsep Waste Cities ini membutuhkan peran dan campur tangan dari pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Karena untuk mengubah pola perilaku masyarakat yang sudah mendarah daging, tidaklah mudah. Harus ada aturan dan penegakan hukum yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk membuat peraturan sekaligus sanksi agar masyarakat lebih sadar lingkungan. Karena ajakan atau himbauan saja tidak cukup.

 

Pencemaran dan kondisi lingkungan kita sudah sangat darurat. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 sampah di Indonesia mencapai 67.8 juta tons. Sedangkan pencemaran sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) per 2018, mencapai lebih kurang 500 ribu ton per tahun atau sekitar 1.300 ton per hari.

 

Jumlah yang tidak sedikit. Tentu saja kita tidak ingin menjadikan negeri ini lautan sampah. Karena menurut data dari NASA, menunjukkan bila per tahunnya ada sekitar 8 juta ton sampah yag sebagian besar adalah plastik, dan berakhir di lautan. Sebagian besar sampah-sampah itu berasal dari Negara-negara di Asia, yakni China, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Srilanka.

 

Bahkan menurut World Economic Forum (WEF), memprediksi pada 2050, jumlah plastik di lautan akan lebih banyak dibandingkan ikan. Diperkirakan jumlah plastik yang diproduksi secara global meningkat tiga kali lipat menjadi 1,124 miliar ton.

 

Sasaran program Zero Waste Cities adalah pengurangan polusi sampah ke sungai dan ke laut dengan memperbaiki sistem pengumpulan dan daur ulang sehingga mencegah masuknya 62.000 ton sampah (14.000 plastik) per tahun.

 

Pengelolaan sampah dari kawasan ini bisa berjalan dengan efektif dan juga menyebar di seluruh Indonesia, ketika pemerintah benar-benar memiliki komitmen untuk mewujudkannya. Bukan sekadar himbauan, ajakan atau bahkan aturan yang tidak jelas, tapi peran aktif pemerintahlah yang dibutuhkan untuk menjalankan program pengelolaan sampah dari kawasan ini. Kewenangan dan juga kemampuan yang dimiliki pemerintah bisa menggerakkan masyarakat untuk sadar akan lingkungan yang bersih dan akhirnya bisa mewujudkan Zero Waste Cities.

Referensi:

http://ypbbblog.blogspot.com

https://aliansizerowaste.id/2020/09/14/zero-waste-cities-model-solusi-atasi-permasalahan-sampah

https://sites.google.com/ypbb.or.id/internalnewsletterypbb/tentang-zero-waste-cities?authuser=0

https://majalahcsr.id/zero-waste-cities-program-baru-tangani-sampah-perkotaan/

https://zerowaste.id/knowledge/jawaban-dari-masalah-sampah-di-indonesia/

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891611/timbulan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun